Credit: https://lintaskebumen.wordpress.com “Pak, apakah Scrum bisa digunakan dalam proyek software development pemerintahan?” Demikian kira-kira pertanyaan yang sering diajukan kepada saya di meetup komunitas Scrum dari daerah luar Jakarta. Saya sudah lumayan banyak bekerja dengan institusi pemerintahan untuk menggiring mereka ke arah Agility namun permasalahan yang ada di dalam pemerintahan bersifat sistemik oleh karena itu menggiring pemerintahan ke arah Agility tidaklah semudah menggiring korporasi ke arah Agility. Kiranya tulisan kali ini dapat membantu teman-teman yang sering mendapatkan proyek software development dari institusi pemerintahan di mana letak kesulitan mengajak pemerintah menggunakan Scrum dan menjadi Agile. Sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah. Tidak, bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Siapa yang cepat akan mengalahkan siapa yang lambat. — Joko Widodo Sudah lama saya ingin menuliskan perihal penggunaan Scrum di dalam konteks proyek software development di pemerintahan namun seringkali tidak ada dorongan kuat untuk menuliskannya ke dalam blog hingga belakangan ini saya jadi terdorong untuk menuliskannya setelah mendengar pidato Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara. Presiden memang tidak secara eksplisit mengatakan Agility, beliau hanya mengatakan cepat. Beliau juga tidak secara eksplisit mengatakan cepat dalam konteks software development. Namun Jokowi secara eksplisit kalau birokrasi pemerintahan harus lebih cepat dan disimplifikasi agar bisa menarik perhatian banyak investor yang akhirnya meningkatkan ekonomi negara. Dan kita bisa melihat arahnya kalau simplifikasi birokrasi pemerintahan ujung-ujungnya ke komputerisasi. Scrum dengan Agile principles dapat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kecepatan dalam birokrasi pemerintahan. Mungkin salah satu kisah sukses simplifikasi birokrasi satu atap di pemerintahan adalah pemerintah United Kingdom, yang sejak tahun 2012 telah menyatukan website beberapa agensi pemerintahan ke dalam satu payung bernama GOV.UK Kembali lagi ke pertanyaan: “bisakah Pemerintah Indonesia menjadi Agile?” atau pertanyaan yang lebih spesifik “bisakah Scrum digunakan dalam proyek software development di pemerintahan? Saya bukan ahli pemerintahan dan tidak terlalu mau terlibat dalam dunia politik namun berikut adalah hasil observasi saya kenapa Scrum dalam proyek software development, terutama yang melibatkan 3rd party, masih sulit digunakan di pemerintahan. Kalaupun Scrum bisa digunakan di pemerintahan, sebelum masalah fundamental di bawah diperbaiki, paling tidak yang digunakan di proyek tersebut sekedar Mechanical Scrum yang tidak membawa banyak keuntungan bahkan mungkin lebih parah dibandingkan cara tradisional. 1. Transparansi Transparansi merupakan masalah sistemik di pemerintahan Indonesia, setidaknya bila dibandingkan dengan di korporasi. Rasa takut untuk menjadi transparan sangat tinggi, karena tidak ada yang ingin dianggap korupsi. Permasalahannya kalau institusi… Baca Selengkapnya di medium. .
Jasa backdrop jogja, Kreatif Production sewa backdrop di yogyakarta.